| KODE | DATA PENDUKUNG | PIC | CATATAN | |
|---|---|---|---|---|
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.1 - Koordinasi dan Kerangka Hukum: Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan /diatur/ dikelola di bawah wewenang lembaga subnasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.I – II.3) indikator1.1.1 - Adanya lembaga koordinasi/regulasi/manajemen tingkat subnasional atau nasional yang mengawasi kegiatan REDD+, yang didirikan di bawah kewenangan hukum yang tepat dan, jika berlaku, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. a. Dokumen tentang status hukum (legal entity) penyelenggara. | ||||
| Hal ini harusnya diisi dengan landasan hukum Pembentukan Provinsi Riau: 1. Undang-Undang 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau | BAPPEDALITBANG, DLHK, KPH, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, TRGMD, Pokja PPS, MPA, Mitra Polhut | Seluruh Surat Keputusan yang tersedia sebagai data pendukung merupakan data resmi dari Pemerintah Provinsi Riau | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.1 - Koordinasi dan Kerangka Hukum: Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan /diatur/ dikelola di bawah wewenang lembaga subnasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.I – II.3) indikator1.1.1 - Adanya lembaga koordinasi/regulasi/manajemen tingkat subnasional atau nasional yang mengawasi kegiatan REDD+, yang didirikan di bawah kewenangan hukum yang tepat dan, jika berlaku, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. b. Keputusan (legal document) yang mendasari pelaksanaan kegiatan. | ||||
| Bagian ini berisi tentang landasan hukum kegiatan REDD+ di Riau (termasuk SK Gubernur Riau No. 3084 tentang Kelompok kerja REDD): 1. SK Penunjukan Tim Restorasi Gambut dan Mangrove 2. SK Tim Penyusunan Renja IFNS Riau 2030 3. SK Penunjukan Tim Verifikasi dan Validasi MHA & HA Tahun 2021 dan 2023 4. SK Pembentukan Tim Pembina Gerakan Sadar Lingkungan Sekolah Provinsi Riau 2022 5. SK Tim Penyusun Inventarisasi GRK 6. SK Satgas Mangrove Riau 2022 7. SK Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata (Sekolah Peduli Lingkungan) 2023 8 .SK Satgas Pengendalian Hutan dan Kehutanan Tahun 2023 9. SK Tim Pengelolaan Berbasis Bentang Alam untuk Penurunan Emisi Riau Tahun 2024 10. SK Ka. DLHK Pembentukan Tim Layanan Pengaduan (GRM) DLHK Riau 11. SK Ka. DLHK Pembentukan Satgas Pembasahan Gambut | Seluruh data yang ada merupakan data resmi berupa kebijakan. Terdapat kesenjangan dalam ketersediaan data resmi secara online (misal: SK) terutama yang diterbitkan sebelum tahun 2014. | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.1 - Kepatuhan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional terhadap hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. a.. Dokumen strategi nasional/sub-nasional REDD+. | ||||
| 1. RAD (Rencana Aksi Sub-Nasional) GRK Riau 2019 - 2024 2. RPJMD (Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah) Riau 2019 - 2024 3. Peraturan Daerah (Pergub 9/2021, Pergub 56/2022) 4. Keputusan Gubernur Riau 803 Tahun 2022 tentang RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) Provinsi Riau 5. Keputusan Gubernur (SK Gub) Riau 331 Tahun 2013 tentang SRAP (Rencana Aksi dan Aksi Provinsi) Riau dalam Implementasi REDD+ 6 .Rencana Aksi Tahunan Restorasi Gambut Riau 2021-2024 7. Rencana Kerja FOLU Net Sink Riau 2030 | Bappedalitbang, DLHK, KPH, Dinas Perkebunan, Dinas Perkebunan, Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pokja PS, TRGD, MPA, Mitra Polhut | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.1 - Kepatuhan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional terhadap hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. b. Dokumen perencanaan penanganan perubahan iklim terkait. | ||||
| 1. Dokumen RAD (Rencana Aksi Sub-Nasional) terkait GRK 2. RPJMD 3. RPPEG Nasional (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Mangrove) 4. Renja (Rencana Kerja) Subnas Riau untuk Indonesia FOLU Net Sink (IFNS) 2030 5. Internal Renja instansi (misalnya: DLHK, dll) 6. SRAP REDD+ (Strategi dan Rencana Aksi Daerah) Riau 7. Strategi Nasional REDD+ 8. RPPEG Riau (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut) 9. RPPLH Riau (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) Rencana Perlindungan) | Bappedalitbang, DLHK, KPH, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, TRGD, MPA, Mitra Polhut | Data resmi yang tersedia: 1. Peraturan (SK, Peraturan Daerah, dll) termasuk GRK RAD Hijau Riau 2. Kajian Resiko Bencana Provinsi Riau 2023. Jenis data berkala yang diterima: 1. Kajian Resiko Bencana Provinsi Riau 2. Rencana Aksi Badan (Rencana Aksi DLHK, Renstra, dll). Data non-periodik yang diterima: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan REDD+ (misalnya Laporan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan, dll) 2. Strategi IFNS 2030 3. Rencana Kerja IFNS Daerah Riau 2030 4. Laporan pelaksanaan kegiatan REDD+ (misalnya Laporan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan, dll) 5. SRAP. Data yang terbatas (umumnya tidak tersedia untuk publik): 1. Rencana aksi lembaga (Rencana Aksi DLHK, Rencana Strategis, dll) 2. Rancangan kebijakan (RUU) 3. Usulan pendanaan FOLU-NC1 Provinsi Riau | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.1 - Kepatuhan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional terhadap hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. c. Dokumen perencanaan pembangunan terkait. | ||||
| 1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Riau 2. RAN KSB (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan) 3. RAD KSB (Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan) | Bappedalitbang, DLHK, KPH, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, TRGD, Pokja PS, MPA, Mitra Polhut | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.1 - Kepatuhan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional terhadap hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. d. Rencana kerja dan pengaman (safeguard)-nya. | ||||
| 1. Dokumen Rencana Kerja (RTT 2021-2024, Renja IFNS 2030 Riau, Renja DLHK, Renja TN Tesso Nilo, DPTPH, Disbun) 2. PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) >> serupa dengan safeguard tetapi untuk tujuan umum (termasuk safeguard keuangan dan administrasi). 3. Rencana Pemulihan Ekosistem Tesso Nilo 2021-2025 4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 5. Rencana Aksi Tahunan Restorasi Gambut Riau 2021-2024 6. Dokumen RAD (Rencana Aksi Sub-Nasional) terkait GRK 7. RPJMD 8. RPPEG Nasional (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut) 9. Renja (Rencana Kerja) Riau untuk Indonesia FOLU Net Sink (IFNS) 2030 10. SRAP REDD+ (Strategi dan Rencana Aksi Daerah) Riau 11. Strategi Nasional REDD+ 12. RPPLH Riau (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup | Semua dokumen yang tercantum di sini adalah resmi. Seluruh dokumen yang tercantum di sini merupakan data berkala, kecuali PP. 60 yang merupakan peraturan tentang Sistem Pengendalian Pemerintahan (SPIP) – bertindak serupa dengan safeguard. | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.1 - Kepatuhan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional terhadap hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. e. SOP yang sudah dibangun. | ||||
| 1. Pedoman Manajemen Risiko Kantor LHK Provinsi Riau 2. SOP Inventarisasi GRK (DLHK. Tersedia di: https://shorturl.at/EG9Xb) 3. Dokumen SOP Mediasi Konflik KPH TBS | Seluruh organisasi yang ada di Provinsi Riau (pemerintah dan non-pemerintah). | Dokumen Pedoman Manajemen Risiko diterbitkan oleh dan untuk internal DLHK secara berkala dan tersedia untuk umum dengan/tanpa permintaan akses. Data baru yang masuk berasal dari 1 instansi pemerintah (DLHK). Jenis data yang sama dari pihak lain diperlukan untuk menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan telah menerapkan standar serupa dalam melaksanakan kegiatan terkait REDD | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.1 - Kepatuhan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional terhadap hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. f. Laporan: jenis dan periode. | ||||
| 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DLHK (LAKIP) (2019-2022), LKJiP Dinas Perkebunan (Disbun), LKJIP Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) 2. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2020 3. Laporan Inventarisasi GRK Tahun 2023 4. Laporan Bantuan Masyarakat PROKLIM Siak Tahun 2023 5. Laporan Monev Dampak Pembangunan Infrastruktur Restorasi Lahan Gambut 6. Laporan Akhir Penilaian Kinerja KPH TBS 7. Laporan Community Conservation Program 2023 KPH TBS 8. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 9. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 10. Laporan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Riau 2023 11. Laporan ESMS Bahtera Alam untuk kegiatan program TERRA | DLHK, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Seluruh data pendukung sub-indikator ini merupakan data laporan berkala dari berbagai kegiatan terkait REDD+. Tipe data ini idealnya terbuka untuk umum dengan/tanpa permintaan aksesTampaknya kurangnya rencana aksi dan laporan terkait kegiatan mangrove? | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.2 - Ketersediaan laporan mengenai implementasi konvensi/persetujuan internasional. a. Laporan kegiatan yang relevan dengan isu-isu konvensi/ perjanjian internasional. | ||||
| Konvensi internasional yang relevan dipertimbangkan di sini adalah: 1. UU 5/1994 Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 2. UU 17/2004 Ratifikasi Protokol Kyoto Mengenai Perubahan Iklim 3. UU 80/1957 Ratifikasi ILO tentang Kesetaraan Gaji bagi Laki-Laki dan Perempuan 4. UU 20 /Konvensi ILO Melawan Diskriminasi Pekerjaan 1999 5. UU No. 7/1984 Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, 6. UU 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Seimbang yang Dihasilkan dari Pemanfaatan Konvensi Biologi Keanekaragaman, dll. Laporan kegiatan yang relevan dari Riau adalah: 1. Laporan Kajian Lingkungan Strategis RTRW (Perencanaan Tata Ruang) Revisi Riau Tahun 2020 2. Laporan Inventarisasi GRK Tahun 2023 3. Laporan Pengarusutamaan Gender 2022 Riau.. 4. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 5. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 | Dinas PUPRPKPP, Bappedalitbang, DLHK, KPH, Dima Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, TRGD, MPA, Mitra Polhut, DP3A, LSM Perempuan, PBPH | Dari data yang telah dientri: - Laporan KLHS Revisi RTRW 2020 - Laporan Inventarisasi GRK 2023 Laporan PROKLIM dimasukkan dalam data publik yang dapat diakses melalui izin/kebutuhan khusus (misal: penelitian) | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.2 - Kepatuhan Hukum di Tingkat Nasional dan Subnasional: Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]. indikator1.2.2 - Ketersediaan laporan mengenai implementasi konvensi/persetujuan internasional. b. Laporan-laporan isu di atas pada tingkat provinsi/ kabupaten. | ||||
| Konvensi internasional yang relevan dipertimbangkan di sini adalah: 1. UU 5/1994 Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 2. UU 17/2004 Ratifikasi Protokol Kyoto Mengenai Perubahan Iklim 3. UU 80/1957 Ratifikasi ILO tentang Kesetaraan Gaji bagi Laki-Laki dan Perempuan 4. UU 20 /Konvensi ILO Melawan Diskriminasi Pekerjaan 1999 5. UU No. 7/1984 Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, 6. UU 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Seimbang yang Dihasilkan dari Pemanfaatan Konvensi Biologi Keanekaragaman, dll. Laporan kegiatan yang relevan dari Riau adalah: 1. Laporan Kajian Lingkungan Strategis RTRW (Perencanaan Tata Ruang) Revisi Riau Tahun 2020 2. Laporan Inventarisasi GRK Tahun 2023 3. Laporan Pengarusutamaan Gender 2022 Riau. | Dinas PUPRPKPP, Bappedalitbang, DLHK, KPH, Dima Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, TRGD, MPA, Mitra Polhut, DP3A, LSM Perempuan, PBPH | Dari data yang telah dimasukkan: - Laporan KLHS Revisi RTRW 2020 - Laporan Inventarisasi GRK 2023 Laporan PROKLIM dimasukkan dalam data publik yang dapat diakses melalui izin/kebutuhan khusus (misal: penelitian) | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana1 - Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional kriteria1.3 - Kesesuaian dengan Tujuan Program Kehutanan Nasional:Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. indikator1.3.1 - Kesesuaian kegiatan REDD+ dengan tujuan program kehutanan nasional sebagaimana tercantum dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. a. Laporan-laporan kegiatan REDD+ yang menunjukkan relevansi dengan/ mendukung tujuan Renstra dan rencana lain di sektor Kehutanan. | ||||
| 1. Laporan perjalanan dinas PROKLIM Siak 2. Laporan perjalanan dinas PROKLIM Dumai 3. Laporan pelaksanaan kegiatan restorasi gambut (Nota Dinas 2021 - 2023); 4. Laporan Pengarusutamaan Gender 2022 Provinsi Riau. | Dinas PUPRPKPP, Bappedalitbang, DLHK, KPH, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pokja PS, TRGD, MPA, Mitra Polhut | Laporan PROKLIM termasuk dalam data publik yang dapat diakses melalui izin/kebutuhan khusus (misal: penelitian) | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana2 - Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional kriteria2.1 - Dukungan Komunikasi Efektif: Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5, SNI 8156 : 2015]. indikator2.1.1 - Keberadaan struktur kelembagaan yang mendukung komunikasi efektif antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan REDD+. a. Adanya kebijakan penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan REDD+ kepada publik. | ||||
| (Perda) Riau 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Berbasis TI dan Transparansi 2. Peraturan Gubernur Riau 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi 3. Peraturan Gubernur Riau 56/2022 tentang Pembangunan Rendah Karbon Riau 4. SK Gubernur Riau 3084/2024 tentang Pembentukan Pokja SIS-REDD 5. Keputusan Komisi Informasi Riau 003/2019 tentang Dokumen Perencanaan dan Pertanggungjawaban adalah Informasi yang Terbuka bagi Publik 6. Keputusan Komisi Informasi Riau 001/2019 Kewajiban Membuka Informasi HGU 7. Keputusan Komisi Informasi Riau 002/2019 tentang RKU, RKT, RPBBI adalah Informasi Publik 8. Keputusan Komisi Informasi Riau 004/2019 Izin Usaha Tambang adalah Informasi Terbuka 9. Keputusan Komisi Informasi Riau 005/2019 Dokumen AMDAL adalah Informasi Terbuka 10. Keputusan Komisi Informasi Riau 006/2019 tentang IUP-B dan IUP-P adalah Informasi Terbuka | Seluruh OPD se-Provinsi Riau, LSM, PBPH, pers, Diskominfo | Seluruh data yang tersedia (dan diharapkan tersedia) pada lini ini merupakan data resmi dari Pemerintah Provinsi Riau. Seluruh data yang tersedia pada lini ini merupakan data non-periodik karena berbentuk kebijakan. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana2 - Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional kriteria2.1 - Dukungan Komunikasi Efektif: Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5, SNI 8156 : 2015]. indikator2.1.1 - Keberadaan struktur kelembagaan yang mendukung komunikasi efektif antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan REDD+. b. Beberapa contoh implementasi kebijakan tersebut di atas. | ||||
| 1. Rencana Kerja FOLU Net Sink Riau Tahun 2022 (tersedia di Researchgate) 2. Analisa Isu Lingkungan Hidup Riau (tersedia di https://dislhk.riau.go.id/informasi_publik.php) 3. SOP Inventarisasi GRK (DLHK. Tersedia di: https://shorturl.at/EG9Xb) 4. Daftar informasi BPBD yang tersedia untuk umum (berisi dokumen relevan tentang kebakaran hutan. Tersedia di: https://shorturl.at/CNH5Z) 5. SK Gubernur Riau No. 3084 tentang Penugasan Anggota Pokja SIS-REDD Riau | Bappedalitbang, DLHK, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Data resmi yang telah diterima: 1. Rencana Kerja FOLU Net Sink Riau Tahun 2022 (tersedia di Researchgate) | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana2 - Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional kriteria2.1 - Dukungan Komunikasi Efektif: Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5, SNI 8156 : 2015]. indikator2.1.2 - Keberlanjutan pengawasan: Monitoring berkelanjutan terhadap efektivitas struktur kelembagaan dalam mendukung komunikasi untuk pengawasan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. a. Struktur organisasi penanggung jawab REDD+ dan tupoksinya tersedia untuk publik. | ||||
| Data yang diminta berkaitan dengan lembaga pengelola proyek di tingkat Nasional/Daerah yang melakukan kegiatan terkait REDD+, yaitu: 1. SK 3084/2024 tentang Pembentukan Pokja SIS-SAFEGUARD Dari kelompok kerja tersebut Riau juga membutuhkan: 2. Dokumen organogram organisasi lain terkait kegiatan REDD (tampilkan di google drive atau situs pemerintahan/non pemerintahan yang relevan di Riau) (https://dislhk.riau.go.id/struktur_organisasi.php | ||||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana2 - Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional kriteria2.2 - Keterbukaan dan Kepatuhan Anti-Korupsi: Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi [FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006; Permenhut No.67/2011; Instruksi Menteri Kehutanan, 2012; Pakta Integritas]. indikator2.2.1 - Publikasi dan Kepatuhan: Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ secara resmi mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima suap atau bentuk korupsi, dan secara aktif mematuhi undang-undang anti-korupsi yang berlaku di Indonesia. a. Komitmen tertulis terhadap anti korupsi tersedia untuk publik. | ||||
| 1. Komitmen Anti Korupsi dari instansi terkait REDD+ (berbentuk himbauan) 2 UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 3. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4. UU 5/2014 tentang ASN (Pasal 5), 5. Peraturan Gubernur Riau 25 / 2020 tentang Pendidikan Anti Korupsi) | Bappedalitbang, DLHK, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | Data resmi yang telah diterima: Peraturan terkait pencegahan korupsi Idealnya semua data yang diperlukan pada jalur ini harus terbuka untuk umum dengan/tanpa permintaan akses | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana3 - Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal kriteria3.1 - Menghargai Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal: Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat subnasional dan tapak. [FSC: Kriteria 3.1; PP 28/2009]. indikator3.1.1 - Tingkat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam kegiatan REDD+, khususnya terkait kepemilikan, akses, dan pemanfaatan sumber daya hutan dan jasa ekosistem. a. Laporan identifikasi jenis-jenis hak yang ada, pemangku hak (ditunjukkan dalam peta wilayah kerja REDD+), wilayah hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. | ||||
| 1. Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) 2. Peta Hutan Adat 3. Laporan Pengelolaan Terpadu Lanskap Lahan Gambut di Indonesia (IMPLI) Tahun 2023 4. Laporan Pelaksanaan Proyek SMPEI (informasi umum tersedia di http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/topic/smpei/) 5. Peraturan Daerah tentang Pedoman Operasional (Perda tentang Pedoman Penilaian) Kawasan MHA 6. Peraturan Daerah (Perda) tentang MHA (Masyarakat Adat) 7. Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat. 8. Kajian Pengelolaan Hutan Berbasis MA (UNRI) | DLHK, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, LSM | Seluruh data yang diterima merupakan data resmi, baik dari laporan dan peraturan pemerintah maupun laporan proyek. Data yang diterima saat ini, khususnya laporan proyek (misalnya: IMPLI dan SMPEI), belum tersedia secara umum untuk umum karena masih dalam bentuk draft. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana3 - Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal kriteria3.1 - Menghargai Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal: Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat subnasional dan tapak. [FSC: Kriteria 3.1; PP 28/2009]. indikator3.1.2 - Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan REDD+, terutama pada tingkat subnasional dan tapak. a. Uraian dari 1.2.1 a yang menyangkut pengaturan pengakuan hak dan aspirasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. | ||||
| Dalam merumuskan strategi REDD+, Provinsi Riau telah mengakui dan mengatur hak dan aspirasi masyarakat adat melalui penyusunan, pengesahan dan pelaporan: 1. Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat (Perda Masyarakat Adat) 2. Keputusan Gubernur tentang Penguatan Hutan Adat 3 .Keputusan Gubernur tentang Pengakuan MHA (Masyarakat Adat) 4. Laporan Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Gambut di Indonesia Tahun 2023 (laporan memuat aspirasi dan aksi fasilitasi masyarakat adat) 5. Laporan SMPEI (laporan memuat aspirasi dan aksi fasilitasi masyarakat adat dan lokal) 6. Peta Jalan Hijau Riau (hanya menyebutkan bagaimana masyarakat lokal akan terlibat dalam pembangunan Riau, tidak menyebutkan masyarakat adat) 7. Dokumen FOLU Net Sink (menyebutkan komunitas lokal) 8. Kajian Pengelolaan Hutan Berbasis MA (UNRI) | DLHK, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, LSM | Seluruh data yang diterima merupakan data resmi, baik dari laporan dan peraturan pemerintah maupun laporan proyek. Data yang diterima saat ini, khususnya laporan proyek (misalnya: IMPLI dan SMPEI), belum tersedia secara umum untuk umum karena masih dalam bentuk draft. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana3 - Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal kriteria3.2 - Penerapan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC): Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal. yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai. [SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4]. indikator3.2.1 - Keseluruhan proses perolehan FPIC pada tingkat tapak dalam kegiatan persiapan REDD+, termasuk tahapan-tahapan yang dilibatkan. a. Laporan pelaksanaan PADIATAPA atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. | ||||
| 1. Berita Acara PADIATAPA Pertemuan untuk Inisiasi Badan Usaha Masyarakat Adat Kabupaten Kampar (LSM Bahtera Alam) 2. Berita Acara PADIATAPA BRG Riau Kampar 3. Berita Acara PADIATAPA Pertemuan Desa Pambang Baru Kab Bengkalis 4. Berita Acara PADIATAPA Desa Panipahan Laut 5. Berita Acara PADIATAPA PKL Libut 6. Berita Acara PADIATAPA Desa Tuala Kolam 7. Berita Acara PADIATAPA Restorasi Ekosistem Kelurahan Pematang Reba | DLHK, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, LSM | data yang dibutuhkan pada jalur ini adalah data pelaksanaan kegiatan yang bersifat non-periodik (insidental), sesuai dengan pelaksanaan kegiatan terkait REDD. Data yang berasal dari LSM atau sektor swasta (jika tersedia) mungkin terbatas | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana3 - Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal kriteria3.3 - Kontribusi Kesejahteraan Sosial Ekonomi: Kegiatan REDD+ harus berkontribusi dalam mempertahankan atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi yang akan datang. [FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3, SNI 8156 : 2015]. indikator3.3.1 - Tingkat kepatuhan dan implementasi hasil FPIC dalam merancang dan memulai kegiatan REDD+ di tingkat tapak. a. Laporan/ dokumen yang menunjukkan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok manapun atas akses terhadap sumberdaya alam, kapital dan pengetahuan dalam pelaksanaan REDD+. | ||||
| 1. Berita Acara PADIATAPA Pertemuan untuk Inisiasi Badan Usaha Masyarakat Adat Kabupaten Kampar (LSM Bahtera Alam) 2. Berita Acara PADIATAPA BRG Riau 3. Foto dokumentasi pelibatan masyarakat dalam pameran 4. Berita Acara PADIATAPA Desa Panipahan Laut 5. Berita Acara PADIATAPA PKL Libut 6. Berita Acara PADIATAPA Desa Tuala Kolam 7. Berita Acara PADIATAPA Restorasi Ekosistem Kelurahan Pematang Reba | Seluruh instansi pemerintah/non pemerintah di Riau | Idealnya, data yang dibutuhkan pada jalur ini adalah data pelaksanaan kegiatan yang bersifat non-periodik (insidental), sesuai dengan pelaksanaan kegiatan terkait REDD. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana3 - Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal kriteria3.3 - Kontribusi Kesejahteraan Sosial Ekonomi: Kegiatan REDD+ harus berkontribusi dalam mempertahankan atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi yang akan datang. [FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3, SNI 8156 : 2015]. indikator3.3.2 - Mekanisme dan praktik berbagi keuntungan yang diterapkan dalam kegiatan REDD+ untuk mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal. a. Dokumen yang menginformasikan penyediaan manfaat bagi masyarakat, seperti namun tidak terbatas pada: | ||||
| Berdasarkan SRAP, di Provinsi Riau, pembagian manfaat mencakup 2 kegiatan besar, yaitu: 1. peningkatan kapasitas (misalnya pelatihan, pembentukan kelembagaan bagi masyarakat, dorongan masyarakat, serta berbagai kegiatan fasilitasi); 2. peningkatan ekonomi (misalnya pengakuan hak atas tanah, dukungan dunia usaha, alih teknologi, peningkatan produktivitas HHBK, pendidikan). 1. Laporan pelatihan kebakaran hutan yang melibatkan masyarakat (pelatihan MPA (masyarakat peduli api), pendampingan masyarakat PROKLIM) 2. Laporan Peningkatan kapasitas masyarakat dengan MHA (pengukuhan komunitas adat Sakai) 3. Laporan Mitra Bina Lingkungan Polhut. 1. Laporan perbaikan kelembagaan Pokja Kehutanan 2. Pembenahan kelembagaan organisasi MHA: pengukuhan MA Sakai (masyarakat adat) melalui SK, Pendampingan Masyarakat PROKLIM, berbagai kegiatan pelatihan, pengukuhan HA melalui SK. 3. Peningkatan kelembagaan MPA (komunitas peduli kebakaran): berbagai kegiatan pelatihan MPA. 4. Penguatan KTH yang menerapkan revegetasi lahan gambut swakelola.1. BA Serah Terima Hasil Kegiatan Hibah Peralatan Produksi Masyarakat FIP II Thn 2021 KPH TBS 2. Berita Acara dan Aset Peralatan Produksi Masyarakat FIP II-Pusdatin KPH TBS. 1. Laporan Community Conservation Program KPH TBS 2023 2. Penguatan KTH yang melaksanakan revegetasi lahan gambut secara swakelola. 3. Laporan monev Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Restorasi Gambut. 1. SOP Mekanisme Bagi Hasil KPH TBS 2. Dokumen Konsep Kebijakan Provinsi Riau Hijau dan Transfer Fiskal Provinsi (TAPE) Berbasis Ekologis Tahun 2022 3. Peraturan Walikota (Perwako) Dumai Nomor 89 2023 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Peraturan Bupati (Perbup) Siak 106 2022 Pembagian Alokasi Dana Kampung 5. Perbup Siak 14 2022 Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 6. Perbup Siak 111 2023 Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2023 | UPT Diklat, DLHK, BPLHK, BBKSDA Riau, Pusdiklat, LSM/LSM | Seluruh data yang diterima saat ini merupakan data publik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui permintaan resmi/kebutuhan khusus (misal: penelitian, dll) | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana3 - Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal kriteria3.4 - Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial. [FSC: Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2, SNI 8156 : 2015]. indikator3.4.1 - Ketersediaan mekanisme atau prosedur untuk pemberian kompensasi atas pemanfaatan komersial atas pengetahuan tradisional. a. Bentuk dan nilai kompensasi atas penggunaan pengetahuan lokal, jika ada, dalam pelaksanaan kegiatan REDD+. | ||||
| 1. Dokumen Konsep Kebijakan Provinsi Riau Hijau dan Transfer Fiskal Provinsi (TAPE) Berbasis Ekologis Tahun 2022 2. Peraturan Walikota (Perwako) Dumai Nomor 89 2023 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Peraturan Bupati (Perbup) Siak 106 2022 Pembagian Alokasi Dana Kampung 4. Perbup Siak 14 2022 Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 5. Perbup Siak 111 2023 Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2023 | ||||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.1 - Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya. a. Daftar hadir (untuk para pihak saja). | ||||
| Mengisi daftar hadir kegiatan terkait REDD+, misalnya: 1. Daftar Hadir Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial KPH TBS, 2. Daftar hadir pada Kickoff Meeting Penyusunan SIS-REDD Riau | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Seluruh data pendukung yang diperlukan pada jalur ini merupakan data resmi dan terbuka untuk umum dari masing-masing pihak yang melakukan kegiatan terkait REDD. Data ini mungkin bukan data yang dapat ditampilkan di situs, namun dapat diakses berdasarkan permintaan. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.1 - Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya. b. Daftar pihak terkait. | ||||
| Beberapa pemangku kepentingan telah dipetakan dalam dokumen Rencana Kerja Riau untuk IFNS 2030, yaitu: 1. KPH yang terlibat Beberapa lainnya telah dipetakan, yaitu dari: 3. SK 3084/2024 tentang Pembentukan Pokja SIS-REDD Riau 4. Daftar hadir pada Kickoff Meeting Penyusunan SIS-REDD Riau | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.1 - Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya. c. Daftar undangan. | ||||
| Berisi berbagai surat undangan kegiatan terkait REDD+, misalnya: 1. Undangan sosialisasi gerakan peduli LH PKK 2. Undangan Lokakarya Konsultasi Publik KLHS KPH TBS 3. Undangan Rapat Pendahuluan KLHS KPH TBS 4. Undangan Peserta Pelatihan MPA KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Seluruh data pendukung yang diperlukan pada jalur ini merupakan data resmi dan terbuka untuk umum dari masing-masing pihak yang melakukan kegiatan terkait REDD. Data ini mungkin bukan data yang dapat ditampilkan di situs, namun dapat diakses berdasarkan permintaan. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.1 - Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya. d. Daftar pengunjung. | ||||
| 1. Daftar pengunjung pameran produk hasil hutan bukan kayu KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Seluruh data pendukung yang diperlukan pada jalur ini merupakan data resmi dan terbuka untuk umum dari masing-masing pihak yang melakukan kegiatan terkait REDD. Data ini mungkin bukan data yang dapat ditampilkan di situs, namun dapat diakses berdasarkan permintaan. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. a. MoU/agreement. | ||||
| Diisi MoU kegiatan terkait REDD+, misalnya: 1. MoU KPH TBS - PT. RAPP Program Konservasi Hutan dan Pencegahan Emisi GRK 2. MoU KPH TBS - PT. RAPP Program Pengembangan Mata Pencaharian Berkelanjutan Masyarakat Dayun 3. MoU KPH TBS - PT. RAPP Program Pengembangan Mata Pencaharian Berkelanjutan Masyarakat Kampung Penyengat 4. MoU KPH TBS - PT. RAPP Program Konservasi Hutan dan Pencegahan Emisi GRK Pelalawan 5. MoU KPH TBS - PT. RAPP Program Konservasi Hutan dan Pencegahan Emisi GRK Pulau Muda 6. MoU KPH TBS - PT. RAPP Program Konservasi Hutan dan Pencegahan Emisi GRK Teluk Meranti | Seluruh pemangku kepentingan di Riau | Seluruh data pendukung yang diperlukan pada baris ini merupakan data resmi terbuka dari masing-masing pihak yang melaksanakan kegiatan terkait REDD. Data pendukung harus ditampilkan di situs web pemerintah/departemen terkait. Semua data pendukung yang diperlukan pada baris ini bersifat non-periodik. Data harus tersedia hanya jika MoU mengenai REDD antara satu pihak dengan pihak lain dilaksanakan. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. b. Foto kegiatan pelibatan para pihak. | ||||
| Diisi dokumen yang memuat foto peserta kegiatan terkait REDD+, misalnya: 1. LPD Bantuan Masyarakat PROKLIM Dumai 2023 2. LPD Bantuan Masyarakat PROKLIM Dumai 2023 3. Laporan Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Gambut di Indonesia (IMPLI) 2023 4. Foto-Foto Kegiatan Desa Tangguh Bencana 2023 5. Foto Kegiatan Community Conservation Program KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Berdasarkan data yang diterima, seluruh dokumen yang tersedia merupakan data resmi dari kegiatan terkait REDD di Riau. Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya tidak hanya berasal dari dokumen pemberitaan kegiatan, namun juga dapat berasal dari situs berita yang memberitakan kegiatan terkait REDD sehingga dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. c. Notulensi/ MoM. | ||||
| Isi dengan notula rapat/berita acara kegiatan terkait REDD+, misalnya: 1. Notula Konsultasi Publik KLHS KPH TBS 2. Notula Rapat Pendahuluan KLHS KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Berdasarkan data yang diterima, seluruh dokumen yang tersedia merupakan data resmi dan terbuka dari kegiatan terkait REDD di Riau. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. d. Dokumentasi kegiatan pelibatan para pihak. | ||||
| Isi dengan dokumen yang mempunyai foto atau link dokumentasi lain yang berkaitan dengan kegiatan REDD+, misalnya: 1. Foto Pelatihan KTH Bina Lestari Aren Desa Talang Lakat 2. PROKLIM LPD Bantuan Masyarakat Dumai Tahun 2023 (DLHK) 3. PROKLIM LPD Bantuan Masyarakat Dumai Tahun 2023 (DLHK) 4. Laporan Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Gambut di Indonesia Tahun 2023 (DLHK) 5. Foto-Foto Kegiatan Desa Tangguh Bencana (DLHK) Tahun 2023 6. Exit Strategy Program FIP-2 (terdapat data persentase keterlibatan gender dan masyarakat adat). | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Berdasarkan data yang diterima, seluruh dokumen yang tersedia merupakan data resmi dari kegiatan terkait REDD di Riau. Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya tidak hanya berasal dari dokumen pemberitaan kegiatan, namun juga dapat berasal dari situs berita yang memberitakan kegiatan terkait REDD sehingga dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. e. Kerangka acuan proses pelibatan para pihak. | ||||
| 1. TOR Workshop Tindak Lanjut Pokja Safeguard SIS REDD_Juli & Agustus 2024 2. TOR Workshop Safeguard_final_6-8 Mei 2024 | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data yang diharapkan pada baris ini merupakan data resmi sebagai salah satu acuan perencanaan kegiatan terkait REDD di Provinsi Riau. Data yang diharapkan pada jalur ini umumnya berupa data terbuka sebagai bagian dari acuan perencanaan kegiatan terkait REDD di Provinsi Riau. Jenis data ini umumnya hanya dapat diakses melalui permintaan resmi. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. f. Panduan (misal: PERDA) tentang pelibatan para pihak. | ||||
| 1. SOP Strategi Mediasi Konflik KPH TBS 2. Perda Riau 3/2023 Pengarusutamaan Gender 3. SOP Resolusi Konflik PT. RAPP | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data yang diharapkan pada baris ini merupakan data resmi sebagai acuan perencanaan kegiatan terkait REDD di Provinsi Riau. Data pendukung yang diharapkan pada baris ini idealnya bukanlah data yang terbatas, meskipun bukan merupakan jenis data yang dirilis secara berkala. Dokumen yang disajikan harus dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari transparansi informasi pengelolaan kegiatan. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.3 - Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015]. a. Laporan kegiatan REDD+, peta para pihak terkait. | ||||
| Dokumen-dokumen berikut mencakup informasi terkait laporan kegiatan terkait RED dan keterlibatan pemangku kepentingan: 1. Peta Risiko Bencana Hutan dan Lahan dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2023 2. Laporan Pengelolaan Terpadu Lahan Gambut Indonesia Tahun 2023 (IMPLI) 3. Laporan Sustainable Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut Indonesia (SMPEI) 4. LPD PROKLIM Bantuan Masyarakat Siak 5. Bantuan LPD PROKLIM Masyarakat Dumai 6. Laporan RURHL (Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan) 7. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRW). | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.1 - Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016] indikator4.1.3 - Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015]. b. Dokumentasi usulan para pihak dalam proses perencanaan. | ||||
| Contoh: 1. Notula Konsultasi Publik KLHS KPH TBS 2. Notula Rapat Pendahuluan KLHS KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Idealnya, semua dokumen yang diperlukan adalah data resmi dari kegiatan-kegiatan terkait REDD di Riau. Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya tidak hanya berasal dari dokumen pemberitaan kegiatan, namun juga dapat berasal dari situs berita yang memberitakan kegiatan terkait REDD sehingga dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.1 - Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya. a. Dokumen/surat laporan keluhan para pihak (penekanan pada availibility of grievance mechanism). | ||||
| 1. Data Pengaduan Masyarakat yang Ditangani Tahun 2023 (DLHK); 2. Daftar Pengaduan Masalah Lingkungan DLHK 2024 | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Berdasarkan data yang telah diterima, maka dokumen yang tersedia adalah data resmi (dari DLHK Riau). Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya merupakan data resmi terbuka yang bersifat non-periodik sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.1 - Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya. b. Bukti pertemuan/ foto penanganan keluhan. | ||||
| Foto-foto Mediasi konflik masyarakat dan PT. Arara oleh DLHK | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Idealnya, semua dokumen yang diperlukan adalah data resmi dari kegiatan-kegiatan terkait REDD di Riau. Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya tidak hanya berasal dari dokumen pemberitaan kegiatan, namun juga dapat berasal dari situs berita yang memberitakan kegiatan terkait REDD sehingga dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.1 - Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya. c. Berita Acara penerimaan keluhan. | ||||
| 1.Berita Acara Kesepakatan Penanganan Konflik Tenurial Sanglap | Data yang diminta merupakan SOP dari berbagai pihak mengenai penanganan pengaduan dan/atau konflik terkait REDD+, seperti: 1. SOP Strategi Mediasi Konflik KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. a. SOP Penyelesaian Keluhan / Konflik | ||||
| Data yang diminta merupakan SOP dari berbagai pihak mengenai penanganan pengaduan dan/atau konflik terkait REDD+, seperti: 1. SOP Strategi Mediasi Konflik KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya merupakan data resmi terbuka yang bersifat non-periodik sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. b. Pelaksanaan SOP penyelesaian keluhan/ konflik. | ||||
| 1.Berita Acara Kesepakatan Penanganan Konflik Tenurial Sanglap 2. Sosialisasi mediasi resolusi konflik KPH TBS | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya merupakan data resmi terbuka yang bersifat non-periodik sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.2 - Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]. c. Notulensi. | ||||
| 1. Notula Mediasi Konflik GERLAMATA 2. B.A Kesepakatan Penanganan Konflik Tenurial Sanglap. | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya merupakan data non-periodik, terbuka dan resmi sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.3 - Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015] a. Berita Acara penyelesaian keluhan/konflik. | ||||
| 1.Berita Acara Kesepakatan Penanganan Konflik Tenurial Sanglap 2. NK Penyelesaian Konflik Lahan Garapan Desa Sungai Akar | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya merupakan data non-periodik, terbuka dan resmi sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.3 - Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015] b. Laporan penyelesaian keluhan/konflik. | ||||
| 1.Berita Acara Kesepakatan Penanganan Konflik Tenurial Sanglap 2. NK Penyelesaian Konflik Lahan Garapan Desa Sungai Akar | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya merupakan data non-periodik, terbuka dan resmi sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana4 - Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak kriteria4.2 - Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]. indikator4.2.3 - Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015] c. Rujukan/referensi atas proses mediasi (jika ada) terkait resolusi konflik. | ||||
| Baris ini diisi dengan dasar kebijakan pelaksanaan mediasi konflik, seperti: 1. SOP Strategi Mediasi Konflik KPH TBS 2. PermenLHK No. 22 tahun 2017 (Peraturan Menteri LHK 22/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan) 3. SP4N Lapor! Kemenpan RB (https://www.lapor.go.id/tentang) 4. Perdirjen PHPL 5/2016 Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik IUPHHK 5. Perdirjen-PSKL6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan 6. Buku Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE KLHK | DLHK, Biro Hukum, Disbun, LSM, Disbun, DPTPH, perusahaan (PBPH) | Data pendukung yang diharapkan pada jalur ini idealnya merupakan data non-periodik, terbuka dan resmi sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.1 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]. indikator5.1.1 - Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan. a. Laporan AMDAL/UKL-UPL | ||||
| 1. Dokumen AMDAL PT. RUJ; 2. Laporan semester UKL-UPL (upaya pemantauan lingkungan - upaya kelola lingkungan) PT. RUJ | DLHK, swasta (PBPH) | Seluruh data pendukung yang diperlukan pada jalur ini adalah data yang terbuka untuk umum dari masing-masing pihak yang melaksanakan kegiatan terkait REDD. Data seperti ini idealnya tersedia di situs web pemerintah/lembaga pelaksana AMDAL sebagai bagian dari transparansi informasi. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.1 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]. indikator5.1.1 - Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan. b. Tabel komparasi “sebelum-sesudah” pelaksanaan kegiatan. | ||||
| Data ini biasanya tersedia dalam dokumen laporan AMDAL, seperti: 1. Laporan Akhir + Exit Strategy FIP- 2. Kajian Lingkungan dan Sosial KPH TBS 3. Berita Acara Kajian Lingkungan dan Sosial KPH TBS 4. Dokumen AMDAL PT. RUJ; 5. Laporan semester UKL-UPL (upaya pemantauan lingkungan - upaya kelola lingkungan) PT. RUJ | DLHK, | Seluruh data pendukung yang diperlukan pada jalur ini adalah data yang terbuka untuk umum dari masing-masing pihak yang melaksanakan kegiatan terkait REDD. Data seperti ini idealnya tersedia di situs web pemerintah/lembaga pelaksana AMDAL sebagai bagian dari transparansi informasi. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.1 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]. indikator5.1.1 - Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan. c. Laporan survei tentang bagaimana dengan adanya REDD+ dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian hutan setempat. | ||||
| Laporan ini dapat diisi dengan laporan-laporan yang menunjukkan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sambil terus menjaga kelestarian hutan, misalnya: 1. Laporan Akhir + Exit Strategy FIP-2 | DLHK | Data pendukung yang diharapkan dari jalur ini umumnya adalah data non-periodik yang terbuka untuk umum dengan permintaan/kebutuhan khusus. Data pendukung jalur ini juga bisa berupa data terbatas jika berasal dari lembaga swadaya masyarakat. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.1 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]. indikator5.1.1 - Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan. d. Laporan KLHS (sesuai skala kegiatan). | ||||
| 1. Laporan KLHS (Studi Lingkungan Hidup Strategis), 2. Laporan Akhir Inventarisasi GRK Provinsi Riau, 3. Kajian Lingkungan dan Sosial KPH TBS 4. Berita Acara Kajian Lingkungan dan Sosial KPH TBS | DLHK | Data yang diterima merupakan data resmi dari laporan pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan terkait REDD. KLHS adalah data yang telah diterima yang merupakan data berkala yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.1 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]. indikator5.1.2 - Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. a. Laporan pemantauan terkait manfaat sosial dan lingkungan. | ||||
| Data Pendukung dapat memuat hasil pemantauan Manfaat Sosial dan Lingkungan dalam kegiatan terkait REDD, seperti: 1. Laporan Akhir + Exit Strategy FIP-2 2. 30 year trend of Peatland Utilization in Riau (UNRI) | DLHK, Swasta (PBPH), NGO, BAPPEDALITBANG, Pemprov Riau, akademisi | Idealnya data yang diperlukan pada jalur ini bersifat periodik dan terbuka untuk umum. Data non-periodik dapat diperoleh melalui kajian akademis | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.1 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]. indikator5.1.2 - Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. b. Laporan pelaksanaan mitigasi dampak negatif. | ||||
| 1. Laporan Manajemen Risiko DLHK Riau (meliputi rekomendasi dan tindak lanjut potensi ketidakakuratan data) 2. Laporan Akhir + Exit Strategy FIP-2 3. BA Serah Terima Hasil Kegiatan Hibah Peralatan Produksi Masyarakat FIP II Thn 2021 KPH TBS 4. Berita Acara dan Aset Peralatan Produksi Masyarakat FIP II-Pusdatin KPH TBS | DLHK, Swasta (PBPH), NGO, BAPPEDALITBANG, Pemprov Riau, akademisi | Data baru yang masuk berasal dari 1 instansi pemerintah (DLHK). Jenis data yang sama dari pihak lain diperlukan untuk menunjukkan bahwa pemangku kepentingan telah menerapkan standar serupa dalam melaksanakan kegiatan terkait REDD. Dokumen Pedoman Manajemen Risiko diterbitkan oleh dan untuk internal DLHK secara berkala dan tersedia untuk umum dengan/tanpa permintaan akses | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.1 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]. indikator5.1.2 - Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. c. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil a. dan b. | ||||
| 1. Laporan Manajemen Risiko DLHK Riau (meliputi rekomendasi dan tindak lanjut potensi ketidakakuratan data) 2. Laporan Akhir + Exit Strategy FIP-2 3. BA Serah Terima Hasil Kegiatan Hibah Peralatan Produksi Masyarakat FIP II Thn 2021 KPH TBS 4. Berita Acara dan Aset Peralatan Produksi Masyarakat FIP II-Pusdatin KPH TBS | DLHK, Swasta (PBPH), NGO, BAPPEDALITBANG, Pemprov Riau, akademisi | Dokumen Pedoman Manajemen Risiko diterbitkan oleh dan untuk internal DLHK secara berkala dan tersedia untuk umum dengan/tanpa permintaan akses | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.1 - Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia. a. Daftar keanekaragaman hayati. | ||||
| 1. RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut – didalamnya terdapat daftar jenis-jenis di kawasan gambut) 2. Laporan KLHS (KLHS) Riau (terkait perencanaan jalur satwa liar, kawasan dan daftar jenis satwa liar, serta daerah jelajah hewan liar) 3. Laporan Monitoring Flora Tesso Nilo 2024 4. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN Tesso Nilo 2023-2032 5. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 6. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 7. Mitigasi Satwa Liar di Oil and Gas (UNRI) 8. Dynamic Urban and Protected Wildlife Balai Raja (UNRI) | DLHK, UPT KPH, BPKHTL, BBKSDA, akademisi, NGO, swasta (PBPH) | Data yang diterima merupakan data resmi pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan terkait REDD. Data yang telah diterima dan dimasukkan ke dalam tipe data periodik adalah: 1. RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut – yang didalamnya terdapat daftar tindakan pencegahan kawasan gambut) 2. Laporan KLHS Riau (terkait dengan perencanaan jalur satwa liar , daftar kawasan dan spesies hewan liar, serta wilayah jelajah hewan liar). Apabila sudah sesuai dengan daftar data pendukung yang diperlukan, maka seluruh data pada baris ini harus dimasukkan dalam data berkala dan terbuka untuk umum. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.1 - Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia. b. Laporan survey keanekaragaman hayati. | ||||
| 1. RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut – didalamnya terdapat daftar tindakan pencegahan di kawasan gambut) 2. Laporan KLHS (KLHS) Riau (terkait dengan perencanaan jalur satwa liar, kawasan dan daftar jenis satwa liar, serta sebagai daerah jelajah hewan liar) 3. Laporan Monitoring Flora Tesso Nilo 2024 4. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN Tesso Nilo 2023-2032 5. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 6. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 7. Mitigasi Satwa Liar di Oil and Gas (UNRI) 8. Dynamic Urban and Protected Wildlife Balai Raja (UNRI) | BPKHTL, BBKSDA Riau, akademisi, swasta kehutanan | Data yang diterima merupakan data resmi pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan terkait REDD. Data yang telah diterima dan dimasukkan ke dalam tipe data periodik adalah: 1. RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut – yang didalamnya terdapat daftar tindakan pencegahan kawasan gambut) 2. Laporan KLHS Riau (terkait dengan perencanaan jalur satwa liar , daftar kawasan dan spesies hewan liar, serta wilayah jelajah hewan liar). Apabila sudah sesuai dengan daftar data pendukung yang diperlukan, maka seluruh data pada baris ini harus dimasukkan dalam data berkala dan terbuka untuk umum. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.1 - Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia. c. Data spesies endemik dan langka berdasar hasil survey (b). | ||||
| 1. Strategi, Rencana Pengelolaan dan MRV Harimau Kabupaten Kampar (terdapat data spesies-spesies endemik dan prioritas) 3. Laporan Monitoring Flora Tesso Nilo 2024 4. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN Tesso Nilo 2023-2032 5. Mitigasi Satwa Liar di Oil and Gas (UNRI) 6. Dynamic Urban and Protected Wildlife Balai Raja (UNRI) | BPKHTL, BBKSDA Riau, akademisi, swasta kehutanan, LSM | Idealnya data yang diperlukan pada jalur ini bersifat periodik dan terbuka untuk umum kecuali untuk lokasi sebaran spesies endemik. Data non-periodik dapat diperoleh melalui kajian yang dilakukan oleh akademisi, LSM, atau pihak swasta. Umumnya, data rinci mengenai sebaran spesies endemik dan langka tidak tersedia bagi publik untuk mencegah perburuan liar. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.1 - Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia. d. Dokumentasi/publikasi/peta sebaran flora dan fauna berdasar (b). | ||||
| 1. Strategi, Rencana Pengelolaan dan MRV Harimau Kabupaten Kampar (terdapat peta sebaran spesies endemik dan prioritas) 3. Laporan Monitoring Flora Tesso Nilo 2024 4. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN Tesso Nilo 2023-2032 5. Mitigasi Satwa Liar di Oil and Gas (UNRI) 6. Dynamic Urban and Protected Wildlife Balai Raja (UNRI) 7. Profi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Pelalawan 8. Profi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Siak 9. Profi Keanekaragaman Hayati Kota Dumai | BPKHTL, BBKSDA Riau, akademisi, swasta kehutanan, LSM | Idealnya data yang diperlukan pada baris ini bersifat periodik dan terbuka untuk umum kecuali untuk lokasi sebaran spesies endemik. Data non-periodik dapat diperoleh melalui kajian yang dilakukan oleh akademisi, LSM, atau pihak swasta. Umumnya, data rinci mengenai sebaran spesies endemik dan langka tidak tersedia bagi publik untuk mencegah perburuan liar.Namun SIS APPS ini meminta data yang lebih umum - terkait dengan seluruh keanekaragaman hayati yang teridentifikasi, bukan hanya spesies endemik/langka. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.2 - Ketersediaan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. a. Dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. | ||||
| Data yang diperlukan adalah seluruh dokumen yang mempunyai rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, seperti: 1. RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) 2. Laporan KLHS (KLHS) Riau (terkait perencanaan jalur satwa liar, kawasan dan daftar jenis satwa liar, serta daerah jelajah hewan liar) 3. Strategi, Rencana Pengelolaan dan MRV Harimau Kabupaten Kampar 4. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 5. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 | BPKHTL, BBKSDA Riau, akademisi, swasta kehutanan, LSM, UPT KPH | Data yang diterima merupakan data resmi pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan terkait REDD. Data yang telah diterima dan dimasukkan dalam jenis data periodik adalah: 1. Laporan KLHS Riau (tentang perencanaan jalur satwa liar, wilayah dan daftar jenis satwa liar, serta wilayah jelajah satwa liar). Apabila sesuai dengan daftar data pendukung yang diperlukan, maka data tersebut harus berada pada baris-baris ini yang semuanya termasuk dalam data berkala dan terbuka untuk umum. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.3 - Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. a. Laporan periodik pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati. | ||||
| 1. Laporan Pemasangan Camera Trap Tesso Nilo 2. Inventarisasi dan Verifikasi Nasional Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi 2021 (https://shorturl.at/0Zi7t), 2022 (https://shorturl.at/0NmxH) 3. Laporan Kinerja BBKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau) tahun 2022, 2023 (berdasarkan scanning mempunyai kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati) | DLHK, UPT KPH, BPKHTL, BBKSDA, akademisi, swasta | Idealnya, sesuai daftar data pendukung yang diperlukan, seluruh data pada jalur ini termasuk dalam data berkala dan terbuka untuk umum. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.3 - Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. b. Dokumentasi sosialisasi mengenai keanekaragaman hayati. | ||||
| Dokumen yang diperlukan pada bagian ini adalah berbagai kegiatan sosialisasi/sosialisasi tentang keanekaragaman hayati, misalnya: 1. Foto Kegiatan Community Conservation Program KPH TBS 2. Laporan Community Conservation Program KPH TBS | BBKSDA, LSM/LSM, Akademisi, swasta, DLHK | Umumnya data yang dibutuhkan pada jalur ini adalah data kajian non-periodik yang tersedia untuk umum, baik dengan atau tanpa permintaan. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.3 - Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. c. Dokumen/ laporan evaluasi. | ||||
| 1. Laporan Manajemen Risiko DLHK Riau (meliputi rekomendasi dan tindak lanjut potensi ketidakakuratan data) 2. Risalah dan laporan analisis MRV infrastruktur restorasi lahan gambut . | DLHK, PBPH, BBKSDA, swasta | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.4 - Bukti dari penginderaan jarak jauh bahwa unit REDD+ telah mencegah konversi hutan alam seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia. [Permenhut No. 5/2010; FSC: Kriteria 6.9]. a. Peta perubahan tutupan hutan yang sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. | ||||
| 1. Laporan KLHS Riau 2018-2038 (ada peta proyeksi tutupan lahan di dalamnya) 2. Peta PIAPS 3. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN Tesso Nilo 2023-2032 4. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 5. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 | DLHK, PBPH, BBKSDA, swasta, akademisi, LSM | Data-data yang telah diterima dan masuk dalam kategori data resmi adalah: 1. KLHS Riau 2018-2038 Secara umum data ini diperoleh dari berbagai instansi terkait kegiatan tata ruang berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) secara berkala. Terdapat beberapa laporan proyek yang memuat perubahan awal dan akhir tutupan lahan suatu kawasan yang dapat dimasukkan sebagai data non-periodik (misalnya: Laporan Akhir Proyek TBS KPH FIP-2). Idealnya data yang diperlukan untuk baris ini adalah data publik yang dapat diakses dengan/tanpa permintaan akses. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana5 - Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, sert kriteria5.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/ PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015]. indikator5.2.4 - Bukti dari penginderaan jarak jauh bahwa unit REDD+ telah mencegah konversi hutan alam seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia. [Permenhut No. 5/2010; FSC: Kriteria 6.9]. b. Laporan hasil analisis penginderaan jauh yang menunjukkan bahwa kegiatan REDD+ tidak menyebabkan konversi hutan alam/ primer. | ||||
| Data yang diminta adalah hasil analisis remote sensing pada hutan alam. Jenis data dapat berasal dari kegiatan seperti: 1. Laporan Akhir + Exit Strategy FIP-2 2. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN Tesso Nilo 2023-2032 | BPKHTL, UPT KPH, DLHK, swasta, akademisi, LSM | Data-data yang telah diterima dan masuk dalam kategori data resmi adalah: 1. KLHS Riau 2018-2038 Secara umum data ini diperoleh dari berbagai instansi terkait kegiatan tata ruang berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) secara berkala. Terdapat beberapa laporan proyek yang memuat perubahan awal dan akhir tutupan lahan suatu kawasan yang dapat dimasukkan sebagai data non-periodik (misalnya: Laporan Akhir Proyek TBS KPH FIP-2). Idealnya data yang diperlukan untuk baris ini adalah data publik yang dapat diakses dengan/tanpa permintaan akses. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.1 - Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus menetapkan resiko dari ancaman internal maupun eksternal untuk sto karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya. indikator6.1.1 - Ketersediaan dari penilaian resiko untuk tapak atau wilayah kegiatan REDD+, yang meliputi penilaianterhadap resiko kebakaran hutan, perambahan, penebangan ilegal, dan dampak eksternal lainnya. a. Laporan kajian resiko/ancaman terjadinya gangguan illegal logging, perambahan, kebakaran dan lain-lainnya. | ||||
| Risiko pembalikan terjadi jika kegiatan REDD untuk mencegah kerusakan (lingkungan/sosial) tidak berjalan dengan baik sehingga kerusakan lingkungan kembali terulang. Misalnya: pembakaran lahan di desa A, yang dilarang selama proyek REDD, terjadi kembali setelah proyek selesai. Oleh karena itu, dokumen yang diperlukan adalah dokumen yang menunjukkan kronologi risiko, seperti: 1. Peta potensi kebakaran KPH TBS 2. RPHJP KPH Tasik Besar Serkap 3. Kajian Lingkungan dan Sosial KPH TBS 4. RPJP Tesso Nilo (terdapat peta konflik satwa, pembalakan, kebakaran) 5. Manajemen Risiko DLHK 2021-2023 6. 30 year trend of Peatland Utilization in Riau (UNRI) 7. Kajian Aplikasi Remote Sensing dan GIS untuk Pemetaan Kerawanan Karhutla 8. Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRK) Riau | KPH, Keamanan, DLHK, UPT KPH, Seksi II Gakum KLHK, BBKSDA, TNTN, TNBT, akademisi, LSM | Data yang tersedia sebagian merupakan data resmi DLHK. Data yang diharapkan pada lini ini adalah seluruh data resmi yang tersedia untuk publik dari masing-masing instansi yang dirilis secara berkala mengikuti dinamika risiko. Berdasarkan data pendukung yang diterima, daftar desa rawan karhutla mungkin merupakan data terbatas karena tidak adanya validasi dalam dokumen. Catatan: Ada kemungkinan bahwa dokumen yang diperlukan ada, namun belum dikumpulkan sebagai data pendukung SIS-REDD. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.1 - Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus menetapkan resiko dari ancaman internal maupun eksternal untuk sto karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya. indikator6.1.2 - Ketersediaan dari rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko balik yang besar. a. Rencana mitigasi gangguan illegal logging, perambahan, kebakaran dan lain-lainnya. | ||||
| Riau perlu membuat daftar kegiatan terkait REDD+ untuk memudahkan penyusunan daftar dokumen terkait upaya mitigasi risiko pembalikan. Beberapa contoh dokumen yang diperlukan (tersedia/tidak tersedia): 1. Dokumen rencana patroli perlindungan 2. Dokumen rencana sosialisasi Perlindungan Hutan 3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Tesso Nilo 2024-2028 4. Kajian Risiko Bencana Nasional Riau (memiliki rencana mitigasi) 5. Rencana kontinjensi KARHUTLA (kebakaran hutan dan lahan) Riau 2024-2026 6. RURHL Riau 7. Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Riau (berisi rencana mitigasi) 8 .Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Riau (berisi Rencana Mitigasi dan Adaptasi), 9. Manajemen Risiko DLHK 2023 10. Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRK) Riau | DLHK, FMU, Safeguard, UPT KPH, UPT Pelatihan DLHK, BPLHK, GAKKUM, BBKSDA, TN, akademisi/peneliti independen | Berdasarkan data pendukung yang diterima, seluruhnya merupakan data resmi pemerintah yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Data ini harus diperbarui secara berkala berdasarkan penilaian ulang risiko secara berkala. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.1 - Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus menetapkan resiko dari ancaman internal maupun eksternal untuk sto karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya. indikator6.1.2 - Ketersediaan dari rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko balik yang besar. b. Laporan kegiatan mitigasi gangguan illegal logging, perambahan, kebakaran dan lain-lainnya. | ||||
| 1. Laporan Pendampingan PROKLIM 2. BA Kajian Lingkungan dan Sosial KPH TBS; 3. BA kegiatan pemantauan hibah peralatan produktif untuk kelompok masyarakat proyek FIP-2 4. Nota Dinas Hasil Intervensi Lahan Gambut 2017-2020 dan 2021-2022 | DLHK, UPT KPH, Diklat DLHK, BPLHK, GAKKUM, BBKSDA, TN | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif untuk mengurangi pembalikan. indikator6.2.1 - Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan. a. Laporan tahunan hasil pemantauan kegiatan mitigasi ancaman yang sudah diidentifikasi. | ||||
| 1. Laporan Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan Kerusakan Hutan 2023 (Indragiri Hulu, Bengkalis, Meranti) 2. Laporan Analisis Dampak Restorasi Gambut Riau 2023 3. Nota Dinas Analisis Dampak Implementasi Restorasi Gambut 2021-2023 4. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW 2020-2038 (Perencanaan Tata Ruang) Riau 5. Laporan Inventarisasi GRK Tahun 2023 6. Laporan Monev Dampak Pembangunan Infrastruktur Restorasi Lahan Gambut (2021, 2022, 2023) 7. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 8. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 | DLHK, UPT KPH, GAKUM KLHK, Manggala Agni, BPBD, MPA, LSM, BRG | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif untuk mengurangi pembalikan. indikator6.2.1 - Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan. b. Peta pemantauan (time series) ancaman yang teridentifikasi. | ||||
| 1. Renja Sub Nasional FOLU Net Sink Riau (terdapat peta ancaman berdasarkan Indeks Prioritas Lokasi) alternatifnya bisa data-data sebagai berikut: 2. Rekapitulasi Konflik Tenurial Provinsi Riau 3. SIPONGI (sistem pemantauan karhutla real-time) 4. Rekap Patroli Perlindungan DLHK Riau (identifikasi dampak dan aksi mitigasi) 5. Rekap Data Patroli Pamhut Kawasan Hutan Provinsi Riau 6. Rekap konflik tenurial Riau | DLHK, UPT KPH, GAKUM KLHK, Manggala Agni, BPBD, MPA, LSM, BRG | Idealnya, data yang dibutuhkan pada jalur ini adalah data resmi dari berbagai pemangku kepentingan, bersifat terbuka dan berkala (tahunan). | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif untuk mengurangi pembalikan. indikator6.2.1 - Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan. c. Dokumen/ laporan evaluasi. | ||||
| 1. Laporan Evaluasi Kinerja DLHK 2. Data Pemantauan dan Evaluasi Internal 3. Laporan Pemantauan GRK Riau Tahun 2023 4. Laporan Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan Kerusakan Hutan 2023 (Indragiri Hulu, Bengkalis, Meranti) 5. Sertifikasi Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari 2024 PT. Diamond Raya Timber 6. Pelaksanaan Laporan MPA FIP-2 KPH TBS | DLHK, Dinas Perkebunan, DPTP, BAPPEDA, Akademisi | Data yang ada saat ini merupakan data periodik. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif untuk mengurangi pembalikan. indikator6.2.2 - Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan. a. Rencana adaptasi sesuai hasil monitoring. | ||||
| 1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat TN Tesso Nilo 2024-2028 2. Kajian Risiko Bencana Nasional Riau 3. Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan Riau 2024-2026 4. Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Riau (berisi rencana mitigasi) 5. Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Riau (berisi rencana mitigasi dan Rencana Adaptasi), dll. | DLHK, UPT KPH, GAKUM KLHK, Manggala Agni, BPBD, MPA, LSM, BRG | Seluruh data pendukung yang diterima merupakan data resmi DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Riau yang tersedia untuk umum secara berkala. Seluruh data pendukung yang diterima merupakan data resmi DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Riau yang tersedia untuk umum secara berkala. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana6 - Aksi untuk menangani resiko-balik (risk of reversals) kriteria6.2 - Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif untuk mengurangi pembalikan. indikator6.2.2 - Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan. b. Dokumen/ laporan evaluasi. | ||||
| 1. Rekap Patroli Perlindungan DLHK Riau (identifikasi dampak dan aksi mitigasi) 2. Laporan Analisis Dampak Restorasi Gambut Riau Tahun 2023 3. Rekap Data Patroli Pamhut Kawasan Hutan Provinsi Riau 4. Sertifikasi Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari 2024 PT. Diamond Raya Timber | DLHK, UPT KPH, GAKUM KLHK, Manggala Agni, BPBD, MPA, LSM, BRG | Idealnya, data yang dibutuhkan pada jalur ini adalah data resmi dari instansi pemerintah di Riau yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara berkala. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana7 - Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement) kriteria7.1 - Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional. indikator7.1.1 - Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional. a. Baseline terkait area yang boleh/tidak boleh dikonversi. | ||||
| 1. Peta tutupan lahan dan daftar kawasan yang dapat dikonversi dan tidak dapat dikonversi (tersedia di Rencana Kerja Riau untuk IFNS 2030) 2. Peta tutupan lahan wilayah kerja KPH TBS 3. RPHJP KPH Tasik Besar Serkap 4. Laporan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Riau tahun 2020-2038. 4-26/181) 5. RPPLH Provinsi Riau 2022-2051 (Bab IV) 6. RPPEG Riau 2021-2050 (Sub-bab 5.4) 7. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 8. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 9. Studi Baseline TNBT - 2018 (UNRI) 10. Rencana Pembangunan Rendah Karbon Riau 2021(UNRI) | DLHK, BPBD, BPKHTL, BRG, BPSKL, KPH, akademisi | Data yang diterima saat ini merupakan data resmi DLHK Riau dan dapat diakses publik secara terbuka dengan atau tanpa permintaan akses. Data pendukung yang diterima sampai saat ini merupakan data yang dirilis secara berkala dan tersedia secara terbuka untuk umum dengan atau tanpa permintaan akses. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana7 - Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement) kriteria7.1 - Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional. indikator7.1.1 - Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional. b. Kajian perubahan tataguna lahan dan penyebab deforestasi dan degradasi hutan. | ||||
| 1. Kajian Inventarisasi Tumbuhan Langka TNBT 2. Mitigating Carbon Emissions of Community Palm Plantations on Peatland (UNRI) 3. Dokumen kajian Utilization of Peatlands Based on Local Wisdom (UNRI) 4. Identifikasi Bahaya dan Risiko (KLHK) 5. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Riau 2020-2038 6. Renja IFNS 2030 Riau 7. RPPLH Provinsi Riau 2022-2051 8. RPPEG Riau 2021-2050 9. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 10. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 | DLHK, BPBD, BPKHTL, akademisi, LSM | Data yang diterima saat ini merupakan data resmi DLHK Riau dan dapat diakses publik secara terbuka dengan atau tanpa permintaan akses. Data pendukung yang diterima sampai saat ini merupakan data yang dirilis secara berkala dan tersedia secara terbuka untuk umum dengan atau tanpa permintaan akses. Data-data yang dibutuhkan pada jalur ini banyak dilakukan oleh para akademisi, baik secara institusional maupun oleh mahasiswa (melalui tesis/tesis/disertasi). Data semacam ini juga telah dirilis oleh berbagai LSM dan tersedia untuk umum. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana7 - Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement) kriteria7.1 - Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional. indikator7.1.1 - Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional. c. Laporan kajian resiko/ancaman terjadinya pengalihan emisi keluar batas kegiatan REDD+. | ||||
| 1. Peta tutupan lahan dan daftar kawasan yang dapat dikonversi dan tidak dapat dikonversi (tersedia di Rencana Kerja Riau untuk IFNS 2030) 2. Peta tutupan lahan wilayah kerja KPH TBS 3. RPHJP KPH Tasik Besar Serkap 4. Laporan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Riau tahun 2020-2038. 4-26/181) 5. RPPLH Provinsi Riau 2022-2051 (Bab IV) 6. RPPEG Riau 2021-2050 (Sub-bab 5.4) 7. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang) Riau Tahun 2023-2045 8. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Riau Tahun 2025-2045 9. Studi Baseline TNBT - 2018 (UNRI) 10. Rencana Pembangunan Rendah Karbon Riau 2021(UNRI) | DLHK, BPBD, BPKHTL, Bappeda Riau, Akademisi | Data pendukung yang diperlukan pada jalur ini dapat berupa data resmi dari suatu program kegiatan (mengenai baseline awal dan akhir proyek), data resmi dari instansi pemerintah, Pemerintah Daerah Riau, atau organisasi lain (LSM, swasta, lembaga akademis). . Data berkala biasanya dikumpulkan oleh DLHK/KLHK (mengenai emisi kawasan hutan dan lahan untuk kebutuhan pengukuran FREL) dan Dinas Perhubungan (mengenai emisi kendaraan). Idealnya, terdapat situs web/dokumen yang menampilkan fluktuasi periodik emisi dari kedua sektor tersebut. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana7 - Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement) kriteria7.1 - Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional. indikator7.1.2 - Tersedianya dokumentasi strategi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario realistis, yang menghindari perpindahan emisi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional. a. Merujuk 1.2.1. a,b,c,d: Dokumen tentang REL/RL dan target pengurangan atau pencegahan emisi atau peningkatan stok karbon. | ||||
| 1. Renja (Rencana Kerja) Subnas Riau untuk Indonesia FOLU Net Sink (IFNS) 2030 2. Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Riau. 3. SRAP REDD Riau | DLHK | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana7 - Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement) kriteria7.1 - Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional. indikator7.1.2 - Tersedianya dokumentasi strategi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario realistis, yang menghindari perpindahan emisi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional. b. Dokumen rencana penanganan pengalihan emisi berdasar 7.1.1 c. | ||||
| 1. Renja Sub Nasional Riau IFNS 2030 2. Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Riau. | Bappedalitbang, DLHK | Data pendukung tersebut dapat berupa rencana penurunan emisi secara berkala, namun juga informasi non-periodik mengenai latar belakang dan tujuan penurunan pengalihan emisi (SMPEI, IMPLI, FIP-2, dll.) | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana7 - Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement) kriteria7.2 - Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon di wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi. indikator7.2.1 - Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon, untuk wilayah kegiatan REDD+ dan perpindahan emisi berkurang luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional. a. Dokumen Sistem Monitoring Hutan Nasional dan Subnasional. | ||||
| 1. SIPONGI (sistem pemantauan hot spots real time) 2. Rincian Metode Pemantauan (tersedia dalam dokumen NFRL) | Bappedalitbang, DLHK, KLHK, akademisi, peneliti independen, LSM | |||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana7 - Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (emission displacement) kriteria7.2 - Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon di wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi. indikator7.2.1 - Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon, untuk wilayah kegiatan REDD+ dan perpindahan emisi berkurang luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional. b. Dokumen MRV. | ||||
| 1. Peta dan data geospasial (tersedia dalam Renja (Rencana Kerja) Subnas Riau untuk Indonesia FOLU Net Sink (IFNS) 2030) 2. Data baseline Hutan Riau serta data emisi dan sekuestrasi karbon (tersedia dalam Renja (Rencana Kerja) Subnas Riau untuk Indonesia FOLU Net Sink (IFNS) 2030) 3. Rincian Metode Pemantauan (tersedia dalam dokumen NFRL) | Bappedalitbang, DLHK, KPH, LSM, Akademisi, KLHK | Umumnya, data jenis ini dari perusahaan swasta terbatas. Perlu adanya mekanisme pengelolaan dan jaminan data bagi kontributor terkait keamanan data. | ||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana8 - INFORMASI TERKAIT IMPELEMENTASI GENDER kriteria8.1 - Kebijakan pelaksanaan program REDD+ terkait dengan pengarusutamaan gender indikator8.1.1 - Ketersediaan peraturan atau SOP terkait dengan pengarusutamaan gender a. Kegiatan tekait dengan gender budget tagging | ||||
| Laporan hasil kerja panitia khusus rancangan daerah provinsi riau tahun 2022 | ||||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana8 - INFORMASI TERKAIT IMPELEMENTASI GENDER kriteria8.1 - Kebijakan pelaksanaan program REDD+ terkait dengan pengarusutamaan gender indikator8.1.1 - Ketersediaan peraturan atau SOP terkait dengan pengarusutamaan gender b. Kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan gender mainstreaming di level pelaksana kegiatan REDD+ | ||||
| SK Gubernur Riau no.129/01/2020 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau | ||||
| kategori Alat Penilaian Pelaksana8 - INFORMASI TERKAIT IMPELEMENTASI GENDER kriteria8.1 - Kebijakan pelaksanaan program REDD+ terkait dengan pengarusutamaan gender penilaian pelaksana8.1.2 - Rencana terkait dengan langkah pengarusutamaan gender di level pelaksana REDD+ a. Laporan terkait dengan Koordinasi Kelembagaan Pokja PUG | ||||
| SK Gubernur Riau no.129/01/2020 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau | ||||